Anies Minta Kasus Tanah Abang Tidak Dipolitisasi

DAILYSATU- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar kasus penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, tidak dijadikan wacana politik. Alasannya, penutupan jalan merupakan bagian dari penataan Tanah Abang bukan berangkat dari wacana politik.

"Saya berharap persoalan Tanah Abang ini jangan dijadikan sebagai wacana politik, karena ketika dijadikan wacana politik kita tidak berdiskusi lagi soal teknokratik isunya, yaitu isu penataan orang berlalu-lalang di sana, orang berlalu lintas di sana, dan orang berdagang," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/3).

Dirinya mengajak seluruh pihak yang menyoroti penataan Tanah Abang melihat kasus secara proporsional. Tidak menarik-narik wacana ke arah politik. Menurut Anies, tak lama lagi pihaknya bakal mempresentasikan rencana jangka menengah penataan Tanah Abang setelah menutup Jalan Jatibaru.

"Kalau menjadi (isu) politik itu menjadi, siapa di posisi apa lalu sikapnya bagaimana ? Karena itu saya mengajak kepada semua, mari lihat persoalan Tanah Abang ini semata-mata sebagai masalah teknokratik. Kita juga begitu melihatnya," tekan Anies.

Anies tidak memastikan apakah dalam waktu dekat Jalan Jatibaru yang ditutup untuk kegiatan pedagang kaki lima (PKL) bakal kembali dibuka. Alasannya, sikap tersebut sangat bergantung pada hasil kajian yang hingga kini masih dimatangkan.

Dia menilai, persoalan Tanah Abang bukan sebatas bakal dibuka kembali Jalan Jatibaru atau tidak, melainkan solusi yang komprehensif untuk semua pihak. Meskipun, sopir angkot sudah melayangkan somasi untuk segera membuka kembali Jalan Jatibaru dan pihak Polda sudah mulai memeriksa saksi-saksi dari Dishub terkait dugaan pidananya.

"Ini bukan sekedar buka-tutup. Ini solusi yang lengkap, jadi jangan sampai sekadar buka-tutup, bukan. Yang penting adalah solusi untuk keseluruhan di Tanah Abang, dan sampai dengan hari ini kita belum lihat ada sesuatu yang berbeda sebetulnya," kata Anies.

Terkait dengan adanya pemanggilan kepada pihak Dishub dari Polda Metro Jaya, Anies mengaku, tidak memberi arahan apa-apa kecuali, menjelaskan secara apa adanya semangat dari penataan Tanah Abang.

Hal itu diakui oleh Kadishub DKI Andri Yansyah yang menyatakan jajarannya siap memenuhi panggilan pemeriksaan Polda dan tidak menerima arahan khusus dari gubernur kecuali membeberkan data-data awal yang dimiliki untuk menata Tanah Abang.

Tidak PanikMenyikapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, gubernur tidak perlu panik hingga mengaitkan kasus Tanah Abang ke arah politik. Sebab, kasus yang muncul merupakan reaksi dari masyarakat akibat kebijakan yang menabrak aturan.

"Tidak ada yang mempolitisasi karena kasus-kasus yang muncul merupakan reaksi dari masyarakat akibat kebijakan menutup jalan dengan menabrak aturan," ujar Gembong.

Menurut Gembong, mudah saja bagi gubernur untuk menyelesaikan masalah Tanah Abang yakni, mengembalikan Jalan Jatibaru ke fungsi awalnya lagi, mengikuti rekomendasi dari Polda Metro Jaya. Sebab, polemik yang muncul sekarang ini akibat dari kebijakan menutup jalan yang tidak memiliki payung hukum.

Gembong mengatakan, reaksi masyarakat yang melaporkan gubernur ke Polda hingga adanya somasi dari sopir angkot Tanah Abang, merupakan cermin dari adanya potensi konflik di Tanah Abang.

"Di bawah memang ada potensi konflik misalnya, pedagang di Blok G dengan PKL. Warga yang terimbas akibat penutupan jalan dengan PKL. Pedagang resmi dengan PKL, jadi gubernur lebih baik mengembalikan fungsi jalan seperti semula dan tidak perlu malu," kata Gembong.