Kemendikbud Minta Pemda Alokasikan Anggaran Pendidikan 20%, Menurutmu ?

DAILYSATU - Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Karakter Arie Budhiman mendorong pemerintah daerah agar tetap memperhatikan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). Ia mengingatkan agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bisa mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan. 

Dalam kegiatan Gempita Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 di Lapangan Engku Putri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (25/4), Arie menuturkan bahwa jika dilihat dari alokasi transfer daerah, anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 21%. Namun jika dilihat dari APBD murni, anggaran pendidikannya belum mencapai 20%.

"Untuk di Kepulauan Riau NPD pada 2016 masih kecil, 9,6%. Kemudian 2017 naik jadi 13,9% dan turun lagi di 2018 jadi 13,64%," kata Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4/2019).

Arie pun berharap ke depannya Pemerintah Provinsi Kepri bisa mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD murni. Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

Janji tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas permintaan dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Dalam sambutannya, Rudi meminta perhatian pemerintah pusat untuk memajukan pendidikan di wilayahnya yang selama ini dikenal sebagai kota industri.

Saya punya keinginan agar pendidikan menjadi lebih sempurna lagi di Batam. Karena itu, kami butuh bantuan pusat," katanya.

Kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang meliputi Pulau Batam sebagai pulau terbesarnya dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Karena kondisi geografis tersebut, pendidikan di Kota Batam belum merata secara keseluruhan, termasuk dalam pelaksanaan ujian nasional.

Sebanyak 30 dari 56 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Batam masih menempuh ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Hal itu terpaksa dilakukan karena minimnya sarana dan pra-sarana untuk melakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di pulau-pulau kecil sekitar Pulau Batam.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan tujuh hingga delapan SMP negeri yang terletak di luar Pulau Batam sampai saat ini belum teraliri listrik. Misalnya di Kecamatan Galang, listrik hanya berfungsi di malam hari. 

Kalau listrik ini kita tarik untuk sekolah, jaringannya jelas bermasalah," ujar Hendri.

Menurutnya, ketersediaan laptop atau komputer dan jaringan internet juga masih menjadi kendala bagi SMP negeri di Pulau Batam. Agar bisa melaksanakan UNBK, beberapa sekolah meminjam laptop dan komputer dari siswa dan komite sekolah.

Ia juga menuturkan jika tahun depan sarana dan pra-sarana masih belum memadai, ia meminta maklum dari pemerintah pusat untuk tetap menggelar UNKP mengingat Kota Batam merupakan wilayah kepulauan. 

"Kita berharap bantuan sarana dan pra-sarana IT seperti komputer ini diperbanyak di daerah," pungkasnya.