Polri Dinilai Berhasil Tangani Terorisme

DAILYSATU-  Sejak peristiwa peledakan bom di Bali pada 2002, Polri, khususnya Detasemen Khusus 88 Antiteror, telah berhasil menangani aksi terorisme. Banyak anggota kelompok teroris yang telah ditangkap Polri dan dilanjutkan ke proses hukum dengan vonis yang tidak ringan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Sekolah Kajian Strategic Global Benny Mamoto dalam diskusi bertema "Menguak Fakta Faktual Radikalisme dan Terorisme di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Selasa (22/5).

"Sudah lebih dari 365 teroris yang ditangkap Polri. Mereka (teroris) semakin berani melakukan aksi karena memiliki panduan,” ujar Benny. Dikatakan, kelompok teroris saat ini juga memanfaatkan media sosial secara masif untuk membuat kekacauan dan keresahan di masyarakat.

Mereka juga siap menderita dan selalu mencari gara-gara agar suasana di masyarakat resah. Karena itu, Benny mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak melayani orang-orang yang kerap menyebar keresahan.

“Program deradikalisasi harus terus dijalani untuk mengetahui seperti apa kelompok teroris itu, termasuk keluarga dan lingkungannya,” kata dia. Dikatakan, program deradikalisasi yang dilakukan selama ini dengan cara yang halus. Polri berhasil mengubah cara pandang dan pemahaman yang salah dari para teroris itu.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengingatkan agar aparat tetap berhati-hati dalam menangani kasus-kasus terorisme. Jangan sampai penanganan itu justru menimbulkan persoalan baru terkait HAM.

“Kita memahami bahwa terorisme dan ekstremisme merupakan ancaman bagi keamanan masyarakat, sehingga Polri harus menanganinya dengan baik. Namun, penanganannya harus tetap dengan kehati-hatian dan memperhatikan HAM,” ujarnya.

Sementara, pakar terorisme Sidney Jones mengatakan, saat ini ada pergeseran pola terorisme di Indonesia. Perubahan pola itu terjadi sebagai dampak kelompok-kelompok teroris yang ada di luar negeri, khususnya Suriah.

Di Suriah, terorisme semakin berkuruang setelah kelompok ISIS berhasil digempur. Namun, kondisi ini harus menjadi perhatian negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia. Menurutnya, teroris di Indonesia masih akan menjadikan polisi sebagai sasaran mereka.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listriati menyayankgn keterlibatan anak-anak dalam aksi teroris. Dia mengingatkan, orangtua yang mendoktrin anak untuk melakukan aksi-aksi kekerasan akan mendapatkan sanksi hukum pidana.

“Di sini, kepedulian masyarakat sekitar sangat penting. Laporkan kalau ada kecurigaan terhadap perilaku anak di lingkungan masing-masing, terutama yang mengara ke perilaku radikal dan intoleran,” kata dia.

mengatakan adanya keterlibatan anak anak dan perempuan dalam sejumlah peledakan bom akhir akhir ini bisa dikatakan sebagai korban. "seperti kasus bom di rusunawa di sidoarjo ternyata anak anak yang terlibat bom bunuh diri itu tidak pernah disekolahkan. Ini anak tsb bisa dilaporkan ke KPAI. Jika pelakunya orang terdekat korban (anak_ anak) lanjut Ratna hukumnya bisa diperberat.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigos Naipospos mengatakan, isu terorisme baru ramai dibicarakan lagi setelah ada aksi teror. Menurut dia, aparat jangan lengah dan program deradikalisasi harus jalan terus.

“Kami menemukan di Bogor dan Depok ada mahasiswa yang kerap mengadakan pertemuan tertutup di kampus. Mereka juga menyasar kaum ibu dan para siswa pesantren. Ini harus diwaspadai,” kata dia.